Artikel Terkait
oleh Sabhan Rasyid
MABMonline.org, Pontianak-Pesta demokrasi 2014 semakin terasa gaungnya. Buktinya, atribut-atribut kampanye dari berbagai parpol telah bertebaran di pinggiran kota. Khususnya di Pontianak, parpol peserta pemilu tidak tanggung-tanggung mengampanyekan calon legislatifnya. Kesempatan berkampanye tersebut memang diatur jelas dalam pedoman kampanye peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013.
Pelaksanaan kampanye oleh parpol peserta pemilu memang sah-sah saja dilakukan asal sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Khusus Pontianak, aturan teknis kampanye telah ditetapkan oleh KPU lewat terbitnya Surat Keputusan Nomor 55/Kpts/KPU-Kota-019.435761/2013 tentang penetapan zona atau wikayah kampanye. Acuan penempelan atribut kampanye jelas tidak diperbolehkan untuk tempat-tempat tertentu, seperti sekolah, rumah ibadah, tiang listrik, pohon, kantor pemerintahan, dan lain lain.
Berdasarkan peraturan tersebut, parpol yang menempelkan atribut di pohon yang tim redaksi mabmonline.org temukan di bilangan Jalan Danau Sentarum tentu melanggar aturan. “Menempel atribut kampanye di pohon jelas melanggar aturan,” ungkap Hepni selaku komisioner KPU Kota Pontianak.
Ketika dikonfirmasi terkait penindakan atas pelanggaran kampanye ini, KPU Pontianak lewat Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan mengatakan bahwa KPU tidak ada kewenang mengeksekusi secara langsung. Mengacu pada surat KPU untuk parpol dengan nomor 66/KPU-Kota-019.435761/II/2014, eksekusi diserahkan kepada Pemkot Pontianak dan aparat kemanan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Pontianak untuk memindahkan atribut yang melanggar aturan tersebut. “Kita tidak ada wewenang menjadi eksekutor, kita mengacu saja pada peraturan yang telah ditetapkan,” tambah Hepni.
Penyelenggaraan kampanye dan pemilu yang lancar dan sesuai aturan memang sangat diharapkan semua pihak. Tahapan-tahapan kampanye yang tertib dan berlandaskan pada etika merupakan cermin dari pelaksanaan demokrasi yang baik dan mendidik. “Parpol dapat melakukan cara apa saja untuk berkampanye, asal sesuai dengan aturan dan mendidik masyarakat, parpol bisa melakukan bakti sosial dan pertemuan terbatas yang lebih bermanfaat,” pungkas Hepni di Kantor KPU Kota Pontianak.